NGAWI (aksennews.com) — Keputusan Bawaslu Ngawi, Minggu (3/3/2024) soal kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait video deklarasi dukungan salah satu paslon capres-cawapres mendapatkan tanggapan.
Warga Pengawas Netralitas (WPN) menyesalkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Sambiroto, Sri Mulyono, tersebut.
Sebelumnya, Bawaslu Ngawi memutuskan menghentikan penyelidikan video deklarasi dukungan ke salah satu paslon capres-cawapres saat masa kampanye Pemilu 2024 lalu.
Menurut bawaslu, perbuatan Sri Mulyono itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu.
“Padahal jelas-jelas termasuk pelanggaran pasal 490 (UU 7/2023, Red),’’ kata Agus Fathoni, anggota WPN yang juga pelapor dalam kasus kades Sambiroto.
Agus ngotot, perkataan Sri Mulyono dan perangkat Desa Sambiroto dalam video deklarasi, memenuhi unsur pidana pemilu pasal 490.
Bukti video dan pengakuan kades bahwa ada pihak yang memaksanya membuat video semestinya dipertimbangkan.
“Kasus kades Sri Mulyono ini bisa menjadi pintu membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif,’’ ujarnya.
Dengan keputusan menghentikan kasus, WPN mempertanyakan kinerja, integritas, dan netralitas Bawaslu Ngawi.
“Bawaslu seharusnya memberikan penjelasan yang detail terkait keputusannya. Kami masih akan mengawal kasus kades Sambiroto ini,’’ ucapnya.
Agus memandang keputusan Bawaslu tidak menaikkan kasus kades Sambiroto ke tahap penyidikan menjadi blunder. Setidaknya gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Kami khawatir turunnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu akan berdampak pada penyelenggaraan Pilkada nanti,’’ tuturnya. (sae/cor)
