Ponorogo ( aksennews.com ) —- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengambil langkah strategis dengan membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (PDB). Sebab, kekeringan dan kebakaran hutan sedang mengancam bersamaan kemarau panjang ini.
“Kita dalam status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, Masun, dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, pada Sabtu (21/ 09/2024), di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo.
Masun sempat mengungkap data 35 kasus kebakaran hutan dan lahan 26 desa yang berada di 11 kecamatan. Kawasan hutan yang terbakar seluas 92,7 hektare atau sekitar 0,12 persen dari luasan total yang ada. “Semuanya tertangani, pembentukan Posko BPD berdasarkan surat keputusan bupati,” terangnya.
BPBD selama ini bekerja sama dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam upaya menanggulangi kekeringan dan kebakaran hutan. Termasuk dalam upaya melakukan pencegahan. Personel TNI, Polri, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani serta masyarakat peduli lingkungan ikut terlibat aktif. “Kami terus memantau kawasan yang berdekatan dengan hutan untuk mencegah terjadinya kebakaran,” jelas Masun.
Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, berharap ada langkah konkret dalam penanggulangan kekeringan. Di antaranya, membuat lumbung air di dataran tinggi menyerupai embung yang mampu menampung air hujan. “Kita harus berpikir out of the box, membuat inovasi bagaimana cara menyimpan air di daerah-daerah yang sering terdampak kekeringan,” ungkapnya.
Kang Bupati sapaan Bupati Sugiri Sancoko mengangankan proyek besar berupa konservasi air itu terealisasi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Karya Bakti. Bukan tidak mungkin 20 hingga 30 lumbung air segera terealisasi berkat dukungan sejumlah pihak itu. “Kita sokong bersama-sama dengan APBD berkolaborasi bersama TNI, Polri dan seluruh pihak untuk mewujudkan itu semua,” tegasnya.
Kang Bupati ingin problem kekeringan segera teratasi. Sebab kekeringan juga menjadi pemicu kebakaran hutan, selain pembukaan lahan yang serampangan. Dalam rakor itu juga dipaparkan panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (Kominfo)
