Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaBG17 AKSENNEWS.COMDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi JatimDinas Perhubungan Provinsi Jawa TimurKomisi D Fraksi PKS DPRD Provinsi JatimPenerangan Jalan Umum (PJU)

DPRD Jatim Desak Pemerintah Perbaiki Aksesibilitas Madura

19
×

DPRD Jatim Desak Pemerintah Perbaiki Aksesibilitas Madura

Share this article
Example 468x60

Surabaya ( aksennews.com ) —– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) ingin memperbaiki aksesibilitas warga Madura melalui perluasan jangkauan TransJatim ke seluruh kabupaten di Pulau Madura. Harisandi Savari, Komisi D Fraksi PKS, mengatakan bahwa kebijakan TransJatim harus mempertimbangkan muatan lokal dan memperluas jangkauannya ke daerah pedesaan.

Menurut Harisandi, TransJatim saat ini hanya dapat menjangkau daerah kota saja, sehingga perlu dilakukan kajian untuk membantu warga pedesaan.

Example 300x600

“Artinya pengoperasiannya dari Sumenep misal, atau dari Pamekasan. Tidak harus dari Sampang. Artinya di Madura 2 koridor lah, 7 atau 8 itu sudah lumayan,” ujarnya.

Keterangan Gambar: “Artinya pengoperasiannya dari Sumenep misal, atau dari Pamekasan. Tidak harus dari Sampang. Artinya di Madura 2 koridor lah, 7 atau 8 itu sudah lumayan,” ujar Harisandi Savari anggota Komisi D Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur.

Harisandi juga menyebutkan bahwa kurangnya komunikasi dari Dinas Perhubungan di masing-masing kabupaten menyebabkan masyarakat tidak memahami manfaat TransJatim.

“Justru di Bangkalan banyak yang mengeluhkan kenapa TransJatim kok tidak masuk ke desa-desa. Pasti ada yang pro kontra itu sudah biasa, sangat aneh ketika Dishub Jatim menyerah dalam peningkatan TransJatim ini,” imbuhnya.

Selain itu, Harisandi ingin berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) untuk membahas masalah penerangan jalan dan aspal yang berlubang, terutama menjelang arus mudik.

“Beban kita hanya dua yaitu pemantapan jalan rusak, dan penerangan jalan. Tapi ini tidak serta merta menjadi kewenangan Kementerian, tapi bagaimana Dishub Jatim berkoordinasi karena efeknya bagi masyarakat khususnya pengguna jalan,” jelasnya.

Di akhir, Harisandi menyampaikan bahwa PJU (Penerangan Jalan Umum) dari arah Tangkel ke Sumenep yang merupakan jalan nasional perlu diberi perhatian, karena saat ini hanya 10% yang memiliki PJU.
“Mungkin pengadaan PJU baru, atau yang mati bisa dihidupkan kembali. Sebenarnya lebih kepada 90% tidak ada PJU,” tutupnya.

[faizD]

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *