Mojokerto (aksennews.com)— Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi RI menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Mojokerto saat ini menjadi kabupaten paling tinggi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal sudah tersertifikasi AHU-nya. Di Jawa Timur ada 30 jumlah koperasi di Jawa Timur yang sudah mendapatkan AHU, 19 koperasinya adanya di Mojokerto,” kata Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Kemenkop RI, Krisdianto dalam keterangan pers Pemkab Mojokerto, Rabu (21/5/2025).
Ia memuji kesungguhan Pemkab Mojokerto dalam menjalankan program ini dengan sepenuh hati. Dalam tinjauannya ke berbagai daerah, Krisdianto menyebut Mojokerto sebagai contoh luar biasa, baik dari sisi kepemimpinan daerah maupun sinergi antar instansi.
Krisdianto juga menyampaikan tantangan kepada jajaran Pemkab Mojokerto dan para kepala desa untuk menyelesaikan musyawarah desa khusus seluruh 304 koperasi sebelum akhir Mei 2025. Hal ini agar proses AHU dapat tuntas sebelum akhir Juni sesuai tenggat nasional.
Lebih lanjut, ia memaparkan program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki kedekatan emosional dan historis terhadap gerakan koperasi di Indonesia.
“Intinya Pak Prabowo itu di hatinya selain Merah Putih ya hanya ada koperasi. Program ini murni ide beliau dan didukung oleh setiap Kementrian, Jadi tidak ada alasan sedikitpun kita semua yang hadir disini maupun seluruh Indonesia untuk meragukan hal ini, dan terbukti sampai hari ini semua Kementerian bekerja keras satu persatu untuk mewujudkan dan menyukseskannya,” ujarnya.
Program koperasi ini, lanjut Krisdianto, akan didukung penuh oleh Bank Himbara melalui skema pinjaman lunak sebesar Rp5 miliar per koperasi desa. Ia menekankan dana tersebut bukan hibah, tetapi pinjaman dengan skema sangat ringan dan usaha-usaha koperasi akan diarahkan ke enam unit usaha utama seperti apotek, klinik, simpan pinjam, waserba, logistik, dan gudang desa. Ke depan juga akan dikembangkan unit usaha seperti dapur umum (MBG) di setiap koperasi.
“Tujuan dari Koperasi Desa ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuka akses pemodalan, pemasaran, kesehatan maupun logistik, serta memutus rantai kemiskinan maupun rantai pasok birokrasi distribusi. Baik itu barang dan jasa, supaya harga jualnya lebih rendah dan mampu diakses atau dimiliki oleh semua masyarakat desa, jadi tidak terpusat lagi di kota semuanya bergerak di desa,” tambahnya.
Sebagai pengawas, kepala desa akan berperan sebagai ex officio pengendali koperasi, memastikan koperasi berjalan transparan, amanah, dan profesional. Pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan hingga koperasi dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat desa.
Dengan semangat dari desa untuk Indonesia, peluncuran koperasi dan aplikasi digital desa ini diharapkan memperkuat kemandirian lokal, mendorong perputaran ekonomi dari akar rumput, dan menjadikan desa sebagai motor utama pembangunan bangsa.
