Surabaya ( aksennews.com )— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap dan mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar untuk mendukung program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim , Dewanti Rumpoko, membacakan jawaban akhir Fraksi PDIP Jatim atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. “Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” kata Dewanti dikonfirmasi, Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Dewanti juga meminta perlunya keterbukaan data realisasi belanja sektoral khususnya terkait pendidikan dan kesehatan. “Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang di berikan ke belanja sektoral transparan dan bisa dipahami,” ucapnya.
Tak hanya soal itu, Fraksi PDIP menurut Dewanti terkait angka kemiskinan yang masih stagnan di angka 10,13% per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%. Kedua indikator ini dinilai menjadi bukti bahwa program-program kesejahteraan rakyat belum memberikan dampak signifikan. “Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegas Dewanti politisi asal Malang Raya ini.
Dirinya menyebut, pendekatan berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi tepat sasaran.
Dewanti, juga berikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam menyusun laporan yang mendalam dan objektif terkait laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
“Laporan tersebut memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi landasan bagi sikap fraksi, khususnya sikap Fraksi PDIP,”pungkas Dewanti yang juga mantan Walikota Batu ini.
