Yogyakarta ( aksennews.com ) —- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta resmi menandatangani nota kesepakatan tentang Sinergi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Jumat (23/5) di Ruang Yudhistira, Balaikota Yogyakarta. Penandatanganan ini menjadi penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung oleh langkah konkrit dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bukan hanya sekedar simbol, tapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial seperti kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba di Kota Yogyakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor akan diperkuat, termasuk dengan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk dapat mendukung pelaksanaan program ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Setelah ini akan kita identifikasi bersama, integrasikan, dan kolaborasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Program ini harus segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Dalam konteks Revolusi Industri 5.0, Wali Kota juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Untuk itu, Pemkot Yogyakarta akan mengoptimalkan peran media sosial serta penyebarluasan informasi melalui media cetak, daring, dan poster-poster edukatif.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Suroto, S.H., M.H., mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan WBK dan WBBM terletak pada inovasi yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Inovasi tidak cukup hanya dibuat, tapi harus bisa direplikasi oleh pihak lain. Harus ada konsep amati, tiru, dan modifikasi yang memungkinkan keberhasilan itu menyebar,” jelas Suroto.
Ia menambahkan, dengan kolaborasi erat bersama Pemerintah Kota Yogyakarta, pihaknya siap membimbing dan memperluas implementasi WBK di berbagai instansi.
“Jogja harus menjadi contoh kota bebas korupsi dan birokrasi bersih. Bersama-sama kita wujudkan wilayah birokrasi yang melayani,” katanya.
