Malang (aksennews.com)— Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet di Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (19/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Malang tersebut, bertujuan untuk menyusun peta jalan bersama atau roadmap pembangunan infrastruktur TIK yang bersifat operasional supaya segera ditindak lanjuti.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko D. Indarto, serta hadir pula mewakili gubernur sekaligus sebagai salah satu narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Kadis Kominfo Jatim) Sherlita Ratna Dewi Agustin. Adapun peserta yang hadir di antaranya, kementerian / lembaga terkait, Pemda kab./kota di wilayah Jawa Timur, dan kumpulan asosiasi dalam sektor infrastruktur internet (ATSI, APJII, APJATEL, ASPIMTEL).
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko D. Indarto menyampaikan, Provinsi Jawa Timur masih mengalami dan mendapat ketimpangan signifikan dalam akses dan kualitas internet, khususnya daerah-daerah di pesisir selatan, kawasan perbatasan, serta desa-desa terpencil masih mengalami keterisolasian digital.
“Oleh karenanya Kemenko Polkam memandang isu kesenjangan digital ini bukan semata sebagai urusan teknis, melainkan sebagai isu strategis nasional yang berdampak langsung terhadap ketahanan politik. keamanan negara, dan juga kedaulatan digital Indonesia,” terangnya.
Sebagai kementerian yang bertugas dalam konteks transformasi digital, Eko menekankan, Kemenko Polkam memainkan peran vital untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan secara terarah, aman, dan mendukung stabilitas nasional.
“Oleh karena itu, Kemenko Polkam menjalankan kegiatan ini supaya tercipta keselarsan antara regulasi dan implementasi pembangunan infrastruktur digital, termasuk pembangunan fiberoptik, menara BTS, koneksi satelit, hingga pemanfaatan pusat data nasionalenjembatani komunikasi antara pelaku industri, baik operator swasta, BUMN, maupun asosiasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar tercipta ekosistem digital yang sehat, kompetitif, dan tentunya inklusif,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa di era digital saat ini ketertinggalan akses bukan lagi sekadar ketimpangan teknologi, namun menjadi ketimpangan bagi hak warga negara. “Tugas kita semua untuk memenuhi hal itu,” tegas Eko.
Maka dari itu, Ia mengajak, supaya memastikan, tidak ada satupun warga negara, khususnya di dalam negeri ini tertinggal dalam arus transformasi digital.
“Semangat yang kita bangun hari ini juga bagian dari kontribusi kita untuk menyukseskan visi Bapak Presiden kita, yaitu Asta Cita Indonesia Maju, di mana pembangunan digital menjadi fokus utama tentang kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa di era global,” tutur Eko.
Alasan Pemilihan Jatim
Eko mengungkapkan, Provinsi Jawa Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang terpilih terselenggaranya Rakor ini. Ia menjelaskan, alasan pemilihan lokus, yaitu karena Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua secara nasional, serta merupakan pusat populasi besar dan jalur strategis pertumbuhan kawasan.
Namun demikian, kata Eko, tantangan digitalisasi justru masih tinggi di sebagian wilayahnya. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa masih terdapat desa yang masuk kategori black spot dan sinyal rendah, sehingga Kemenko Polkam mendorong kepada seluruhnya para pemangku kepentingan baik dari kementerian teknis seperti Komdigi, Kemendagri, Kementerian ESDM hingga Pemerintah daerah di Jawa Timur, dan yang lainnya termasuk industri maupun asosiasi industri telekomunikasi seperti ATSI, APJI, APJATEL, dan AS PIMTEL dapat berbagi peran secara komplit dan nyata.
“Kami juga menekankan pentingnya optimalisasi investasi dan pengembangan dari sektor swasta juga BUMN dengan tetap menjaga prinsip keamanan nasional, perlindungan data pribadi, serta program yang berkelanjutan dengan layanan jangka panjang,” ujar Eko.
Menurur Eko, koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam menjawab tantangan kali ini. Oleh karenanya, masih tidak cukup hanya berwacana sehingga perlu hasil yang nyata, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mengajak kepada seluruh peserta rapat agar menyiapkan berbagai data dan insight yang akurat mengenai kondisi eksistingnya ada di lapangan saat ini.
“Meidentifikasi bottleneck yang ada, baik itu tentang regulasi perizinan maupun teknis yang ada di lapangan, merumuskan rekomendasi kebijakan lintas sektoral, termasuk dari sisi pembiayaan perizinan, penguatan tata kelola dan juga inovasi teknologi, kami sisipkan adalah pengembangan sosialisasi tentang literasi digital di masyarakat, menyemakati komitmen bersama untuk memperluas coverage dan meningkatkan kapasitas internet secara merata dan berkelanjutan,” ujar Eko.
Ke depan intinya, lanjut Eko, Kemenko Polkam akan terus memantau hal ini, mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh hasil dari rapat ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, namun benar-benar menjadi panduan kerja bersama di tingkat pusat dan daerah.
“Di sinilah pentingnya peran komunikasi di antara kita secara berkelanjutan. Rapat ini menjadi sangat bagus dan akan lebih bagus lagi kalau komunikasinya tidak berhenti di ruangan ini. Kami mohon berkenan mari kita tingkatkan komunikasi kita menjadi bagian komunitas antara pemerintah pusat, daerah, teman-teman industri, dan asosiasi juga kepada publik agar bottleneck yang kami sampaikan tadi benar-benar bisa kita segera atasi permasalahannya, minimal ada perubahan menuju pencapaian transformasi digital,” tutur Eko.
Ia menegaskan, di era digital saat ini ketertinggalan akses bukan lagi sekadar ketimpangan teknologi, namun menjadi ketimpangan bagi hak warga negara.
“Tugas kita semua untuk memenuhi hal itu. Maka dari itu mari kita sama-sama pastikan tidak ada satupun warga negara di tempat kita, khususnya di dalam negeri ini tertinggal dalam arus transformasi digital,” tegasnya.
Eko pun mengajak, supaya menjadikan rapat koordinasi ini sebagai titik tolak untuk perubahan yang nyata, bukan sekedar membangun jaringan, tetapi membangun peradaban digital Indonesia yang inklusif, kuat, dan berdaulat.
“Semangat yang kita bangun hari ini juga bagian dari kontribusi kita untuk mensukses visi Bapak Presiden kita, yaitu Asta Cita Indonesia Maju, di mana pembangunan digital menjadi pengmungkin utama tentang kesejahteraan rakyat dan daya sain bangsa di era global,” pungkaa Eko.
