KEDIRI, (aksennews.com) — Tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Wali Barokah (PPWB) Kota Kediri dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Percepatan Penurunan Stunting, pada Kamis (27/11/2025).
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas prestasi Kota Kediri yang berhasil meraih Peringkat ke-2 nasional sebagai kabupaten-kota berkinerja terbaik dalam penanganan stunting.
Sejumlah Tim Setwapres dipimpin oleh Siti Alfiah: Plt. Asdep Kesehatan, Gizi dan Pembangunan Keluarga (KGPK), Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Iing Mursalin: Team Leader Tim Percepatan Penurunan Stunting, Sekretariat Wakil Presiden, Alie Sadikin: Tenaga Ahli Advokasi Tim Percepatan Penurunan Stunting, Sekretariat Wakil Presiden, Kuswan: Tenaga Ahli Pengelolaan Pengetahuan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Sekretariat Wakil Presiden dan Joko Yulianto: Staf Administrasi Tim Percepatan Penurunan Stunting, Sekretariat Wakil Presiden.
Dalam sambutannya, Alie Sadikin menyampaikan apresiasi dan kekagumannya terhadap capaian Kota Kediri. “Kota Kediri peringkat 2 di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat dan semoga prestasi ini terus dijaga, sehingga ke depan negara kita semakin sehat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan pentingnya peningkatan kinerja pada sejumlah indikator yang masih tergolong tinggi, seperti cakupan imunisasi dasar, pemberian ASI eksklusif, dan pemenuhan Makanan Pendamping Air Susu Ibu. Ia juga menilai alokasi anggaran Pemerintah Kota Kediri sudah proporsional terhadap angka stunting.
Selain itu, ia menyinggung dukungan pemerintah pusat melalui program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diharapkan dapat menguatkan program daerah yang terdampak efisiensi anggaran. Secara nasional, angka stunting masih berada di kisaran 19%, sedangkan target pemerintah adalah 5% pada tahun 2030.
“Penurunan tahunan yang hanya sekitar 1% menuntut percepatan. Dibutuhkan konvergensi program yang dikoordinasi Kemendagri bersama seluruh kabupaten/kota,” tambahnya.
Pemkot Kediri: Penanganan Stunting Harus Lintas Sektor
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, MH.Kes, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.
“Stunting itu bukan hanya urusan kesehatan atau DP3AP2KB, tetapi semua lini. Kita berbicara soal sanitasi, konsumsi, dan banyak faktor lain. Saat ini terdapat sekitar 700 balita stunting dari total 14.000 balita di Kota Kediri,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Kediri terus melakukan kolaborasi bersama seluruh OPD untuk percepatan penurunan angka stunting.
Ponpes Wali Barokah Berkomitmen Dukung Program Pemerintah
Kunjungan lapangan Setwapres berfokus pada implementasi program di Pondok Pesantren Wali Barokah, yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung pemerintah melalui keberadaan Posyandu Seruni dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Stunting dan Gizi Buruk (SPPG PNG).
Kepala Ponpes Wali Barokah, KH. Sunarto, menyambut baik kunjungan tersebut. “Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir tidak muncul gejala yang mengarah pada stunting, khususnya di lingkungan keluarga besar Wali Barokah,” ungkapnya.
Hasil peninjauan menunjukkan perkembangan positif, di mana angka stunting di wilayah Posyandu yang dikunjungi turun dari lebih dari 20 kasus menjadi 14 kasus tahun ini. Artinya, sekitar 10 balita telah terbebas dari stunting.
Pelajaran Berharga dari Kota Kediri
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pembelajaran dan evaluasi Setwapres terhadap daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Kota Kediri, sebagai peringkat kedua nasional, dinilai menjadi contoh baik dalam konvergensi program dan efektivitas implementasi di lapangan.
Dengan komitmen lintas sektor dan dukungan penuh berbagai elemen masyarakat, Kota Kediri diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja baiknya serta memberikan inspirasi bagi daerah lain dalam percepatan penurunan stunting menuju target nasional tahun 2030.
