**KEDIRI || AKSENNEWS** – Transparansi publik di tingkat pemerintahan desa kembali menjadi sorotan tajam. Warga Desa Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, mulai mempertanyakan komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) setempat terkait UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Persoalan ini berakar dari pelaksanaan rekrutmen pengisian perangkat desa tahun 2021 yang hingga kini menyisakan tanda tanya besar.
**Surat Permohonan MOU Tak Kunjung Dibalas**
Hingga saat ini, pihak Pemdes Gempolan dilaporkan belum memberikan respons terhadap surat permohonan keterbukaan informasi yang diajukan warga. Dokumen yang diminta bukanlah rahasia negara, melainkan salinan administrasi kerja sama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemdes Gempolan dengan pihak ketiga, yakni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Ketertutupan akses informasi ini memicu dugaan miring di tengah masyarakat. Warga menduga adanya ketidakberesan atau kecurangan dalam proses seleksi yang dilakukan beberapa tahun silam tersebut.
“Informasi publik adalah hak warga. Jika dokumen administratif seperti MOU saja sulit diakses, wajar jika muncul spekulasi ada hal yang ditutupi terkait proses rekrutmen tersebut,” ujar Mulyatim, salah satu perwakilan warga.
Sesuai UU KIP, setiap badan publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Bungkamnya pihak Pemdes Gempolan dipandang sebagai preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi berupaya datang menemui Kepala Desa Gempolan untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait mandeknya balasan surat permohonan informasi warganya tersebut.
Apakah menurutmu transparansi desa sudah berjalan maksimal di daerahmu? Tulis di kolom komentar! 👇
#Kediri #Gempolan #Gurah #KeterbukaanInformasi #UUKIP #PerangkatDesa #Transparansi #InfoKediri #HukumDanKeadilan
