JAKARTA, DKI JAKARTA ( Aksennews.com ) —– Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K, S.H., M.Si., dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut dijadwalkan untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik praktik tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., mengatakan, rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya parlemen mengawal penanganan perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Habiburokhman, rapat tersebut baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa sidang DPR RI akan kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Rapat kerja itu akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI. Ia akan didampingi para Wakil Ketua Komisi, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Komisi III DPR Janji Kawal Kasus hingga Tuntas
Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI berkomitmen mengawal proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut hingga seluruh fakta terungkap.
Ia menekankan, siapa pun yang terbukti terlibat dalam perkara itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPR tidak hanya akan meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada periode awal tahun 2025 hingga 2026. Namun, motif dan pihak yang diduga menjadi pengendali utama dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
Tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH, telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena dilaporkan mengalami kondisi kesehatan pascastroke.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh aspek keamanan negara, perlindungan privasi, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.
Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada 12 November mendatang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai konstruksi perkara, perkembangan penyidikan, serta pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Publik kini menanti sejauh mana proses hukum mampu mengungkap perkara tersebut secara transparan dan menyeluruh.
Sumber: Keterangan Ketua Komisi III DPR RI
