BeritaBerita DaerahBG17 AKSENNEWS.COMPolres Buleleng

LP Perkara Penggelapan dan Dumas Penyerobotan Sawah Pengastulan di Polres Buleleng Mangkrak 5 Bulan Diduga Masuk Angin

2
×

LP Perkara Penggelapan dan Dumas Penyerobotan Sawah Pengastulan di Polres Buleleng Mangkrak 5 Bulan Diduga Masuk Angin

Share this article

SINGARAJA, BALI ( Aksennews.com ) —– Kamis, 19 November 2026. Penegakan hukum di Kabupaten Buleleng kembali tercoreng. Dua laporan hukum yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil—yakni Laporan Polisi (LP) terkait Tindak Pidana (TP) Penggelapan dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait dugaan penyerobotan lahan sawah di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt—dilaporkan mangkrak tanpa kejelasan selama lima bulan di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Buleleng.

Kemandekan penanganan perkara ini memicu tanda tanya besar dari pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Publik kini mulai mencium aroma tak sedap di balik lambannya Korps Bhayangkara Buleleng dalam memproses kasus yang dinilai terang benderang tersebut. Dugaan bahwa penyidik “masuk angin” atau mendapat intervensi dari pihak-pihak berkepentingan kian santer diperbincangkan di tengah masyarakat.

Alur Perkara, Bukti Autentik Turun-Temurun, dan Laporan Ganda Korban MS

Berdasarkan catatan yang dihimpun, pencari keadilan sekaligus korban dalam perkara ini adalah seorang warga lanjut usia berinisial MS (68 thn), yang juga merupakan penggarap sah atas tanah milik I Made Yasa, S.H., M.H.

Penguasaan dan pengelolaan atas objek sengketa di Desa Pengastulan tersebut telah dipegang secara turun-temurun selama lebih dari 5 dekade (51 tahun). Tidak hanya sekali, MS tercatat telah menempuh jalur hukum secara resmi dengan melayangkan dua instrumen pengaduan dan pelaporan ke Mapolres Buleleng:

  • Laporan Polisi (LP): Secara resmi tercatat di Polres Buleleng pada tanggal 24 Juni 2026 atas TP Penggelapan dengan menggunakan konstruksi hukum Pasal 486 dan/atau Pasal 488 KUHP Terbaru, yang dilaporkan oleh korban/pelapor MS.
  • Pengaduan Masyarakat (Dumas): Dilayangkan kepada Kapolres Buleleng cq. Kasat Reskrim pada tanggal 6 Juli 2026, yang secara spesifik mengadu terkait TP Penyerobotan Sawah dengan menggunakan konstruksi hukum Pasal 502 KUHP Terbaru.

Pihak pelapor sejatinya telah mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup dan sah secara hukum yang membuktikan legalitas penguasaan lahan secara turun-temurun selama 51 tahun, meliputi:

  1. Surat Kuasa (sejak 14 Januari 1975) dari Panitia Pura Gede Pengastulan yang bertindak sebagai landasan hukum (legal standing) sah penguasaan lahan sawah, sejalan dengan mandat konstitusional penguasaan sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
  2. Surat Pernyataan Resmi dari 3 Kepala Desa terkait yang memperkuat riwayat penguasaan fisik dan historis tanah tersebut di tingkat lokal.
  3. Kesesuaian Regulasi dan Bukti Pajak Historis: Merujuk pada SE Dirjen Pajak Nomor SK – 15/DJ.6/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB41), serta diperkuat oleh ketentuan Permen Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo. Permendagri Nomor 26/DDA/1970 yang menegaskan bahwa instrumen bukti hak yang sah adalah bukti surat pajak (hasil) bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960.

Seluruh instrumen yuridis historis ini telah diserahkan kepada penyidik.

Suara Kritis dan Analisis Yuridis Penggarap/Pelapor Terkait Kontradiksi Hukum Terlapor

Melalui kuasa hukumnya, pihak pelapor/penggarap MS mempertanyakan logika hukum di balik klaim pihak-pihak tertentu yang berseteru. Secara tajam, korban melontarkan argumentasi kritis yang menyoroti kontradiksi langkah hukum pihak lawan:

“Kalau memang sawah tersebut adalah milik sah oknum Wakil Adat Desa Lokapaksa, kenapa mereka tidak melakukan gugatan perdata kepada pemilik tanah I Made Yasa, S.H., M.H.?” tanya korban menegaskan adanya kejanggalan sikap hukum dari pihak terlapor.

Lebih lanjut, pihak pelapor juga memberikan catatan tegas kepada penyidik agar tidak ragu mengembangkan alat bukti di lapangan:

“Bukan mengajari ayam bertelur, pihak penyidik Satreskrim Polres Buleleng bisa mengembangkan lagi bukti-bukti yang lain seperti foto para penggarap dari oknum tersebut sedang menggarap sawah selama 2 musim panen sejak 25 Juni 2026.”

Dari sudut pandang penerapan hukum pidana materiil, tindakan para penggarap di lapangan beserta oknum yang memberikan perintah pemanfaatan lahan secara melawan hukum tersebut dinilai telah memenuhi unsur penyertaan. Berdasarkan Pasal 20 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru) — yang merupakan pembaruan dari Pasal 55 KUHP Lama mengenai penyertaan (deelneming) — para pelaku dapat dijerat dengan konsep “Turut Serta” (Medepleger).

Dalam konstruksi Pasal 20 UU KUHP Terbaru, setiap pihak yang turut serta berkedudukan sebagai pelaku utama (dader), bukan sekadar pembantu, yang menuntut adanya kerja sama yang disengaja serta pembagian tugas atau perbuatan fisik bersama di antara para pihak untuk mewujudkan TP Penyerobotan maupun Penggelapan.

Namun, hingga memasuki bulan kelima pasca-kedua laporan tersebut masuk, progres penyidikan dan penanganan atas LP Penggelapan maupun Dumas penyerobotan lahan tersebut dinilai jalan di tempat tanpa ada kejelasan status hukum.

Tinjauan Hukum Pidana: Batas Wajar Penanganan Perkara di Kepolisian

Dari perspektif ilmu hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia, prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) merupakan salah satu asas fundamental (pondasi dasar) dalam negara hukum. Penanganan sebuah Laporan Polisi (LP) maupun Pengaduan Masyarakat (Dumas) tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa batasan waktu yang jelas, sebab hal tersebut mencederai hak konstitusional pencari keadilan.
Secara regulatif, mekanisme dan batasan waktu penyelidikan serta penyidikan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia telah diatur melalui Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (TP):

  • Proses Penyelidikan: Mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana lazimnya memerlukan waktu yang terukur (maksimal 30 hari melalui Surat Perintah Penyelidikan/Sprinlidik, yang dapat dievaluasi perkembangannya).
  • Proses Penyidikan: Apabila status telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik memiliki kewajiban yuridis untuk segera merampungkan berkas perkara. Merujuk pada asas peradilan cepat dan sederhana, penundaan hingga melampaui batas waktu berbulan-bulan tanpa kejelasan status hukum atau penetapan tersangka mencederai rasa keadilan.
  • Status Dumas (Pengaduan Masyarakat): Standar responsibilitas institusional mewajibkan pihak kepolisian untuk memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Dumas (SP2HP Dumas) dalam kurun waktu maksimal 14 hingga 30 hari kerja sejak aduan diterima.

Ketika sebuah LP (tertanggal 24 Juni 2026) dan Dumas (tertanggal 6 Juli 2026) mangkrak hingga menembus rentang waktu lima bulan tanpa progres yang transparan, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk denial of justice (penundaan keadilan) serta pengabaian terhadap asas profesionalisme Polri.

Ujian Kepemimpinan Kapolres AKBP Ruzi Gusman dan Kasat Reskrim AKP Alberto Diovant di Mapolres Buleleng

Sorotan tajam publik kini juga tertuju pada pucuk pimpinan tertinggi di Mapolres Buleleng serta jajaran teknis operasional reserse. Seperti diketahui, AKBP Ruzi Gusman, S.I.K., M.Si., M.T., M.Sc., sejak Kamis, 8 Januari 2026, secara resmi menerima tongkat komando Kepolisian Resor (Polres) Buleleng dari pejabat sebelumnya, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, S.I.K., M.H.

Sementara itu, pada bidang operasional penegakan hukum di tingkat satuan, jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buleleng saat ini dijabat oleh AKP Alberto Diovant. Ia resmi mengemban jabatan tersebut setelah melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Jumat, 15 Mei 2026, menggantikan pejabat sebelumnya yaitu AKP I Gusti Nyoman Jaya Widura yang pindah tugas ke Polda Bali (sebelumnya AKP Alberto Diovant bertugas sebagai Kasat Reskrim di Polres Karangasem).

Mangkraknya perkara yang dilaporkan oleh warga lanjut usia MS (selaku penggarap tanah I Made Yasa) sejak pertengahan tahun 2026 ini tentu menjadi ujian nyata bagi komitmen kepemimpinan Kapolres AKBP Ruzi Gusman dan Kasat Reskrim AKP Alberto Diovant dalam membersihkan praktik-praktik penyidikan yang lamban, tidak profesional, atau terindikasi “masuk angin” di jajaran satuan bawahnya.

Kontradiksi dengan Semangat Baru Polri di Bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto

Ironisnya, mandeknya penanganan perkara di tingkat polres seolah mencederai arah angin dan semangat baru institusi Kepolisian Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., (yang menjabat sejak 1 Oktober 2026), Polri resmi memperkenalkan tagline serta salam baru, yaitu “Polisi Bersama Masyarakat”, sebagai wujud transformasi kultural dan struktural yang lebih membumi.

Poin-poin utama dalam era baru kepemimpinan ini menegaskan komitmen institusional yang mendalam:

  • Makna Salam dan Tagline: Salam baru “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar ucapan pembuka, melainkan komitmen untuk mengubah kehadiran polisi di tengah publik. Kata “Polisi” (bukan Polri) sengaja dipilih untuk memberikan kesan yang lebih dekat dan membumi.
  • Simbol Kebersamaan: Salam ini diucapkan dengan gestur kedua tangan saling menggenggam erat, yang melambangkan bahwa polisi tidak berdiri di atas rakyat, tetapi berjalan bersama-sama dengan rakyat.
  • Orientasi Tugas: Kebijakan ini mengarahkan seluruh jajaran kepolisian untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, kolaboratif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Namun, semangat transformasi tersebut dikhawatirkan hanya menjadi slogan kosong jika jajaran Polres Buleleng di bawah kepemimpinan AKBP Ruzi Gusman dan AKP Alberto Diovant masih membiarkan laporan pengaduan masyarakat kecil mangkrak tanpa kepastian hukum.

Desakan Pengajuan Gelar Perkara Khusus dan Pengawasan Eksternal

Menyikapi mandeknya penanganan perkara ini, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya bersiap melayangkan langkah konstitusional berupa permohonan resmi kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. (yang resmi menjabat sejak Oktober 2026).

Sorotan tertuju langsung kepada sinergi antara Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali yang dipimpin oleh Kombes Pol. Stevy Frits Pattiasina (berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 yang berlaku sejak awal November 2026 menggantikan Kombes Pol. Lintar Mahardhono) serta Bidang Propam Polda Bali di bawah kepemimpinan Kabid Propam Kombes Pol. Alfonso Doly Gelbert Sinaga, S.I.K. (yang resmi menjabat sejak akhir Juli 2026 menggantikan pejabat sebelumnya, Kombes Pol. I Ketut Agus Kusmayadi, S.H., S.I.K., M.H.).

Format draf permohonan resmi yang dirumuskan oleh Tim Kuasa Hukum:

🚨 PERMOHONAN GELAR PERKARA KHUSUS & SUPERVISI
(Kasus Mangkrak 5 Bulan di Polres Buleleng)

Kepada Yth.
Bapak Kapolda Bali
c.q. Dirreskrimum (Kombes Pol. Stevy Frits Pattiasina) & Kabid Propam (Kombes Pol. Alfonso Doly Gelbert Sinaga)
di Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak adanya kejelasan hukum (rechtszekerheid) selama kurang lebih 5 bulan atas laporan klien kami, MS (68 tahun) selaku penggarap tanah I Made Yasa, S.H., M.H., di Polres Buleleng di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Ruzi Gusman dan Kasat Reskrim AKP Alberto Diovant:

1️⃣ Laporan Polisi (LP) Penggelapan (24 Juni 2026)
Konstruksi: Pasal 486 dan/atau Pasal 488 KUHP Terbaru.
2️⃣ Dumas Penyerobotan Sawah Pengastulan (6 Juli 2026)
Konstruksi: Pasal 502 KUHP Terbaru.
📌 Didukung Bukti Autentik Penguasaan 51 Tahun: Surat Kuasa Pura Gede Pengastulan (1975) jo. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Surat Pernyataan 3 Kepala Desa, bukti riwayat pajak historis, serta bukti garapan 2 musim panen (Pasal 20 UU KUHP Terbaru/ Medepleger).

Maka melalui pesan ini, kami selaku Tim Kuasa Hukum Pelapor mendesak Kapolda Bali c.q. Dirreskrimum dan Kabid Propam Polda Bali untuk segera:
🔹 Memerintahkan audit investigasi terhadap penyidik Polres Buleleng.
🔹 Menyelenggarakan Gelar Perkara Khusus di tingkat Polda Bali.
🔹 Melakukan asistensi, supervisi, atau menarik penanganan perkara ke Polda Bali demi menjamin keadilan bagi warga lansia.

Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditiadakan (justice delayed is justice denied). Kami menaruh harapan besar pada transformasi Polri: “Polisi Bersama Masyarakat”.

Hormat kami,
Tim Kuasa Hukum / Korban MS (68 Tahun, Penggarap Sawah)

Masyarakat Desa Pengastulan kini menaruh harapan besar kepada Kapolda Bali, Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman, serta Kasat Reskrim AKP Alberto Diovant agar instrumen penyidikan dan pengawasan internal dapat bekerja secara objektif dan transparan. Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditiadakan, dan publik Buleleng menolak untuk terus dibungkam oleh birokrasi hukum yang macet di tengah jalan.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mendatangi dan mengonfirmasi pihak Humas Polres Buleleng, Kasat Reskrim AKP Alberto Diovant, serta Bid Propam Polda Bali di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Alfonso Doly Gelbert Sinaga guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait hambatan yuridis yang menyebabkan mandeknya penanganan dua laporan tersebut.
(JR77)

#AksennewsBaliLombok
#PolresBuleleng
#InfoBuleleng
#BeritaBuleleng #GelarPerkaraKhusus
#BeritaBali
#KriminalBali
#InfoBali
#BulelengTerkini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *