Lamongan ( aksennews.com )— Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2025-2029, ada 29 indikator sasaran meliputi jumlah pengeluaran wisatawan, persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian, kehutanan, dan perikanan, persentase pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan, persentase peningkatan realisasi investasi, hingga nilai tukar petani.
“Ada 29 indikator sasaran yang akan kita tuntaskan pada lima tahun ke depan. 25 di antaranya adalah keberlanjutan dari indikator 2021-2026 dan empat di antara terintegrasi dengan program pusat,” jelas Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam keterangan pers, Rabu (14/5/2025).
Adapun isu strategis yang harus dihadapi di antaranya adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan, akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi, pengentasan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, tata kelola birokrasi yang agile dan berorientasi layanan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sebagai pondasi pembangunan, hingga penguatan ekosistem riset, inovasi, dan teknologi untuk mendorong daya saing daerah.
Sehingga akan dijawab dengan lima belas program prioritas. Salah satunya adalah program prioritas lumbung pangan Lamongan akan menjawab isu strategis transformasi ekonomi di bidang pertanian. Pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Lamongan.
Pak Yes, sapaan akrabnya, menyampaikan penyusunan RPJMD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Pasalnya, di dalamnya tidak hanya berisi tentang rencana pembangunan fisik infrastruktur, melainkan di bidang sosial, ekonomi, dan peradaban Lamongan.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kota Soto menjelaskan dalam menyusun RPJMD sudah dibarengi dengan konsultasi publik dengan DPRD, hingga pemerintah provinsi. Hal tersebut memiliki tujuan agar perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat
