đť——ENPASAR, BALI ( Aksennews.com ) —–Pemerintah pusat (Pempus) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyepakati penguatan infrastruktur dan perlindungan lingkungan sebagai fondasi utama pariwisata berkelanjutan (Sustainibility Tourism). Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin pagi (20/7/2026) WITA.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sejumlah menteri dan pejabat daerah terkait turut hadir. Tujuannya, menyelaraskan program pusat dan daerah agar penanganan pariwisata Bali lebih terintegrasi.
Gubernur Koster memaparkan, sektor pariwisata Bali masih menjadi tulang punggung utama. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Total mencapai 16,3 juta atau hampir empat kali lipat jumlah penduduk Bali yang hanya 4,5 juta jiwa.
Perputaran ekonomi dari sektor ini ditaksir mencapai Rp176 triliun. Namun, Koster mengingatkan tingginya aktivitas pariwisata justru memicu persoalan serius. Mulai dari alih fungsi lahan, volume sampah yang menggunung, ancaman krisis air bersih, hingga kemacetan akut akibat infrastruktur jalan yang terbatas.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas. Tapi di balik capaian itu, ada tantangan yang harus segera kita jawab bersama,” ujar Koster.
Menjawab persoalan itu, Rakor menghasilkan sejumlah komitmen konkret. Pempus menugaskan kementerian terkait untuk mempercepat Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (PADAS), perlindungan lahan pangan, hingga pengembangan transportasi massal. Opsi water taxi di kawasan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar juga masuk dalam studi kelayakan.
AHY menegaskan, pembangunan Bali tidak bisa dilakukan parsial (sebagian). Semua pihak harus bergerak dalam satu visi yang sama.
“Kita akan terus mengecek progres lewat Rakor Lanjutan. Semua harus on the track, satu visi, satu rencana, satu eksekusi,” tegas AHY.
Selain konektivitas darat dan laut, pemerintah juga mendorong pembangunan rumah susun bagi warga berpenghasilan rendah serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan. BUMN diarahkan memperkuat integrasi ekosistem pariwisata dan aviasi.
Pemerintah daerah (Pemda) diminta memperkuat edukasi warga, penegakan hukum lingkungan, serta menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional. AHY menekankan, perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kearifan lokal Bali. (JR77)
