DENPASAR, BALI ( Aksennews.com ) —– Jumat, 13 November 2026. Di balik gegap gempita proyek percepatan penataan infrastruktur dan estetika perkotaan yang digulirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, tersimpan riak ketidakpuasan yang kian meruncing. Berdasarkan penelusuran dan investigasi mendalam di lapangan, gelombang penertiban di kawasan heritage (pusaka sejarah) Jalan Gadjah Mada tidak hanya berhenti pada ancaman fisik di lapangan, melainkan telah merangsek ke dalam instrumen administratif yang sarat dengan unsur pemaksaan terselubung (structural coercion) oleh Walikota Denpasar.

Kawasan yang selama ini menjadi pusat denyut nadi perdagangan tradisional dan warisan kultural kota Denpasar mendadak bergeser menjadi zona steril penuh tekanan. Alih-alih mengedepankan dialog partisipatif yang setara, kebijakan top-down ini memaksa para pemilik bangunan dan pelaku usaha di koridor sejarah tersebut untuk menelan pil pahit melalui skema pertanggungjawaban hukum yang sepihak.

Bukti Otentik Koersi Administratif: Jerat Surat Pernyataan Bermaterai

Indikasi kuat adanya pemaksaan terstruktur dalam proyek revitalisasi ini terungkap melalui draf Surat Pernyataan yang wajib ditandatangani oleh para pemilik sah sebidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut. Dokumen administratif ini menjadi instrumen ampuh bagi Pemkot Denpasar untuk meredam potensi perlawanan hukum dari masyarakat.

Dalam lembar pernyataan tersebut, pemilik bangunan dipaksa untuk “mendukung penuh” proyek Dinas PUPR Tahun Anggaran 2026, sekaligus merelakan area selasar tanah atau bangunan mereka dimasuki dan ditata secara sepihak. Ironisnya, di balik klaim dibuat “secara sukarela tanpa paksaan”, dokumen ini justru memuat klausul pelepasan hak yang sangat merugikan warga: pemilik bangunan diwajibkan membebaskan instansi pemerintah dari segala tuntutan Perdata (merujuk pada Pasal 1338 jo. Pasal 1365 KUHPerdata) maupun Pidana di kemudian hari.

Berikut adalah naskah lengkap bukti instrumen administratif yang menjadi landasan paksa kebijakan penataan kawasan Jalan Gadjah Mada:

                   
       SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : ……………………………
2. NIK : ……………………………
3. No. Telepon/HP : ……………………………
4. Alamat Lengkap : ……………………………

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab bahwa:

1. Bahwa saya adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Kota Denpasar berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: …………………………………
2. Bahwa saya mendukung sepenuhnya kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Penataan Kawasan Pusat
   Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar dalam
   rangka peningkatan infrastruktur, estetika, ketertiban, dan kenyamanan
   kawasan.
3. Bahwa saya mendukung penuh pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Penataan Kawasan Pusat Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 serta menyetujui pelaksanaan penataan
   selasar mengenai/masuk pada area tanah/bangunan milik yang saya dimaksud.
4. Bahwa atas pelaksanaan penataan selasar tersebut, saya menyatakan membebaskan dan melepaskan Dinas PUPR Kota Denpasar beserta seluruh jajarannya dari segala tuntutan, gugatan atau keberatan hukum baik secara Perdata (sesuai Pasal 1338 jo. Pasal 1365 KUHPerdata) maupun
   secara Pidana di kemudian hari.
5. Bahwa saya bersedia menjaga, memelihara, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan di lingkungan tempat tinggal/usaha kami.*
6. Bahwa Surat Pernyataan dibuat atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan,
   kekhilafan, penipuan, maupun tekanan dari pihak manapun, serta memiliki
   kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna bagi saya dan ahli waris saya.
7. Setuju dan tidak keberatan pada dinding depan bangunan toko dipasang
   secondary skin.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan tanda tangani dengan kesadaran penuh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Denpasar, ……………………………… 2026

Yang Membuat Pernyataan,

( ……………………………………………………………. )

Membungkam Hak Warga di Balik Estetika Kota

Kehadiran klausul pemasangan secondary skin pada dinding depan toko serta kewajiban melepaskan hak gugat Perdata dan Pidana menunjukkan bagaimana Walikota Denpasar menggunakan pendekatan kekuasaan yang represif secara administratif. Warga seolah tidak memiliki ruang tawar (bargaining power); di satu sisi mereka harus merelakan aset privat diintervensi proyek pemerintah, namun di sisi lain mereka diikat secara hukum agar kehilangan hak untuk menuntut apabila terjadi kerugian di kemudian hari.

Laporan investigasi ini menegaskan bahwa ambisi city beautification di Jalan Gadjah Mada berjalan di atas penggusuran hak-hak Keperdataan warga. Ketika dokumen hukum dialihfungsikan menjadi alat penundukan, maka estetika kota yang dibangun di atas kepatuhan semu hanya akan menjadi monumen matinya keadilan sosial bagi rakyat di jantung Kota Denpasar.
(JR77)