AKSENNEWS KEDIRI – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi S.Pd., MH., mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sosialisasi yang digelar di Kabupaten Kediri pada Sabtu (9/3/2026), Nurhadi menegaskan bahwa program ini bukan sekedar bantuan pangan, melainkan instrumen strategis untuk penguatan sumber daya manusia sekaligus pengungkit ekonomi kerakyatan.
Kegiatan sosialisasi bertajuk “Dalam Rangka Mendukung Program MBG Bersama Mitra Kerja” ini terlaksana atas kolaborasi antara Anggota DPR RI Nurhadi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Fokus utamanya adalah memberikan edukasi mendalam mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi berkualitas tinggi demi masa depan generasi penerus bangsa.
Dalam pemaparannya, Nurhadi menggarisbawahi bahwa MBG dirancang sebagai solusi sistemik untuk mengatasi persoalan gizi kronis di Indonesia. Program ini diproyeksikan menjadi katalisator dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.
“MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Artinya, program ini adalah bentuk pemerataan asupan gizi secara nasional untuk generasi penerus kita,” ujar Nurhadi di hadapan para peserta sosialisasi.
Ia menambahkan bahwa akses terhadap pangan bergizi harus menjadi hak seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan sulit terjangkau.
Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh politisi ini adalah dampak pengganda (multiplier effect) ekonomi dari pelaksanaan MBG. Nurhadi menyebutkan bahwa rantai pasok program ini wajib melibatkan ekosistem ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM.
“Manfaat yang kita sampaikan berkaitan dengan pemerataan ekonomi melalui peran supplier. Kearifan lokal harus dijaga dan dijunjung tinggi. Bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, sayur-mayur, buah, hingga lauk-pauk harus diprioritaskan berasal dari supplier di lingkungan sekitar dapur produksi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran penting Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP). Nurhadi berharap regulasi ke depan semakin memperjelas fungsi KDKMP dalam memimpin orkestrasi pasokan bahan baku ke dapur-dapur SPPG, sehingga tercipta lapangan kerja baru dan kemandirian ekonomi desa.
Meski memberikan dukungan penuh, sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Nurhadi memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan operasional di lapangan, khususnya selama bulan suci Ramadan. Ia menyoroti adanya disparitas antara nilai anggaran dengan persepsi publik terhadap menu kering yang disajikan.
“Di Kabupaten Kediri, untuk menu basah selama ini berjalan dengan sangat baik. Namun, memasuki bulan Ramadan, menu kering ini yang saya kira perlu perhatian khusus dari Kepala Gizi maupun Kepala Dapur,” ungkap Nurhadi.
Ia mengungkapkan adanya keluhan masyarakat di media sosial yang merasa kuantitas atau kualitas menu kering tidak representatif dengan nilai anggaran sebesar Rp10.000 atau Rp8.000 untuk balita, meskipun secara administratif harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Siskaperbapo dan BGN.
“Harapan saya, BGN harus melakukan evaluasi total terhadap menu Ramadan untuk tahun-tahun berikutnya. Harus ada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), serta SOP yang lebih jelas dan lengkap. Kualitas harus lebih baik dari tahun ini agar tidak ada kendala di kemudian hari,” tegasnya.
Melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, Nurhadi optimis program MBG akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas yang sehat dan sejahtera secara ekonomi.
