Surabaya (aksennews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan tidak dapat dilakukan secara parsial. Efektivitas pembersihan praktik rasuah sangat bergantung pada sinergi antarlembaga serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.
“Pemberantasan korupsi adalah tugas kolektif bersama. Jadi, sinergi itu wajib kita rawat setiap hari,” ujar Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam dialog bertajuk “Sinergi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Peradilan” yang disiarkan TVRI Jawa Timur, Rabu (14/1).
Pengawasan Berlapis dan Sanksi Pimpinan
Senada dengan KPK, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Sujatmiko, menyoroti pentingnya penguatan integritas melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat.
Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, ia menegaskan adanya konsekuensi bagi pimpinan yang lalai dalam membina bawahannya.
“Jika pelanggaran di institusi terjadi karena pimpinan tidak membina atau mengawasi, ia bisa disanksi. Tidak hanya si pelanggar,” tegas Sujatmiko.
Ia menambahkan bahwa integritas di peradilan dibangun melalui dua level:
- * Level Institusi: Pembinaan berjenjang dan pengawasan berkelanjutan.
- * Level Masyarakat: Menumbuhkan kader antikorupsi di berbagai sektor, mulai dari lingkungan pendidikan hingga komunitas pemuda.
Transparansi Berbasis Teknologi
Salah satu instrumen utama dalam membangun ekosistem peradilan yang akuntabel adalah pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui sistem ini, publik dapat memantau setiap tahapan perkara serta batas waktu penyelesaiannya secara terbuka.
“Semua tahapan bisa dimonitor dan publik bisa lihat melalui sistem informasi. Sekarang ada batas waktu penyelesaian yang harus dipatuhi,” lanjut Sujatmiko.
Peran Strategis Penyuluh Antikorupsi
Di sisi lain, Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Jawa Timur, Laili Fitria Aditama, menjelaskan bahwa pihaknya fokus pada aksi nyata di lapangan melalui Ahli Pembangun Integritas (API). API berperan memetakan risiko korupsi, mengelola konflik kepentingan, dan memperbaiki sistem layanan publik seperti di rumah sakit.
“Bukan sekadar imbauan, API memetakan risiko dan memperbaiki sistem layanan secara teknis,” jelas Laili.
Selain itu, Forum PAKSI juga menyasar generasi muda melalui program Patriot Integritas Muda yang melibatkan 400 pemuda dari berbagai komunitas di Jawa Timur. Peserta terbaik dari program ini nantinya akan mendapatkan sertifikasi penyuluh agar memiliki legitimasi dalam mengedukasi masyarakat.
Penguatan Integritas 200 Aparatur Peradilan
Sebagai langkah konkret, KPK bersama Pengadilan Tinggi Jawa Timur melakukan penguatan integritas terhadap sekitar 200 aparatur peradilan, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera se-Jawa Timur.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap putusan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap marwah lembaga peradilan di Indonesia.
Penulis Bimo Gunawan
