DENPASAR BARAT, BALI ( Aksennews.com ) —– Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) Bali berkolaborasi merancang konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka Rakerda REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026) WITA.
Gubernur Koster mengatakan, Bali memiliki tantangan besar dalam penyediaan hunian layak. Penyebabnya, luas wilayah Bali terbatas, sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 kilometer persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” kata Gubernur Koster.
Menurut Gubernur Koster, pengembangan perumahan di Bali tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama yang boros lahan. Ia menilai Bali perlu memiliki desain hunian khusus, baik untuk kawasan perkotaan maupun perdesaan.
“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” ujarnya.
Gubernur Koster menegaskan arah pembangunan hunian di Bali juga harus sejalan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee (pinjam nama).
Ia menyebut, lahan produktif tidak boleh sembarangan dialihkan menjadi kawasan permukiman. Pengembangan perumahan, kata dia, harus diarahkan ke lahan yang tidak produktif.
“Ini berarti, lahan produktif tak bisa dilabrak untuk pengembangan kawasan permukiman. Hanya lahan tak produktif saja yang boleh dikembangkan,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur Koster pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memetakan kawasan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten/kota. Pemetaan itu dinilai penting agar pembangunan rumah tetap tertib, terarah, dan tidak merusak daya dukung lahan Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster juga menyinggung aspirasi REI Bali terkait batas minimum pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan seluas 100 meter persegi. Ia menyebut hal itu menjadi pekerjaan rumah yang akan dibahas bersama para bupati.
“Ini PR (Pekerjaan Rumah) bagi saya. Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi agar lebih fleksibel,” katanya.
Menurut Gubernur Koster, tekanan terhadap lahan di Bali akan semakin tinggi ke depan. Karena itu, konsep rumah masa depan perlu dirancang lebih efektif, kompak, dan efisien.
“Tak bisa lagi satu rumah itu 5 are, 10 are. Sudah harus merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif. Seperti rumah-rumah di Jepang itu, kamarnya kecil-kecil. Sehingga lebih hemat lahan, khususnya di Kota Denpasar,” ujar Gubernur Koster.
Sementara itu, Ketua DPD REI Bali Anak Agung Darma Setiawan mengatakan Rakerda REI Bali bukan sekadar agenda tahunan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi agar organisasi pengembang semakin kuat dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Darma menyebut pertumbuhan ekonomi Bali menjadi peluang bagi anggota REI karena kebutuhan hunian akan terus meningkat. Ia juga menyinggung program pemerintah pusat (Pempus) terkait tiga juta hunian bagi masyarakat.
“Terlebih lagi saat ini pemerintah punya program tiga juta hunian bagi masyarakat. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI punya tanggung jawab besar dalam menyukseskan program ini dengan menggerakkan ekosistem dan memberi kontribusi nyata,” kata Darma.
Ketua DPP REI Joko Suranto turut mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster dalam Rakerda REI Bali. Ia menilai kehadiran gubernur menunjukkan adanya ruang komunikasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan pelaku usaha properti.
“Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Bali profesional dan rasional, masyarakat Bali harus bangga,” ujar Joko.
Joko juga menyinggung tingginya investasi properti di Bali yang disebut mencapai Rp 12,1 triliun. Menurutnya, nilai investasi sebesar itu membutuhkan terobosan dari pemerintah, terutama terkait penetapan zonasi dan kehadiran lembaga yang dapat bertindak sebagai offtaker.
“Ini penting agar investasi sebesar itu dikelola dengan cara yang baik,” katanya.
Ketua Panitia Rakerda REI Bali Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya mengatakan kegiatan yang diikuti 61 peserta ini bertujuan mengevaluasi program kerja, menyusun agenda organisasi, serta menyatukan langkah menghadapi tantangan sektor properti di Bali.
Redpel Aksennews Bali-Lombok: JR77
